SEGANTANGLADA.ID
KEPRI – Pemerintah Pusat diminta untuk lebih jeli dalam memetakan kebijakan pembangunan di wilayah Kepulauan Riau.
Hal ini menyusul adanya pandangan bahwa gaya hidup dan karakteristik masyarakat Kepri memiliki keunikan tersendiri yang lebih condong pada perpaduan budaya Melayu dan pengaruh Internasional, ketimbang pola “Indonesia Nasional” yang umum diterapkan di wilayah daratan besar (interland).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pandangan ini disampaikan oleh salah seorang warga Kepulauan Riau yang menyoroti betapa seringnya proyek atau regulasi dari Jakarta gagal menangkap esensi kebutuhan lokal.
Identitas Unik: Antara Adat dan Globalisasi
Menurut narasumber yang enggan disebutkan namanya ini, letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia membentuk pola pikir (mindset) dan gaya hidup masyarakat yang berbeda.
”Masyarakat Kepri itu akarnya Melayu, tapi pandangannya Internasional karena setiap hari kita bersinggungan dengan dunia luar. Gaya hidup kita lebih ke arah sana daripada mengikuti standar nasional yang dipukul rata dari pusat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa kebijakan yang bersifat seragam (one-size-fits-all) seringkali tidak relevan jika diterapkan di Kepri. “Cara kita berdagang, cara kita bersosialisasi di kedai kopi, hingga ekspektasi kita terhadap kualitas layanan itu punya standar sendiri. pusat mesti faham akan hal ini.”
Kawasan yang Tidak Bisa “Dipukul Rata”Kawasan yang Tidak Bisa “Dipukul Rata”
Narasumber tersebut juga menekankan bahwa Kepri sendiri terdiri dari berbagai kawasan dengan karakteristik yang berbeda. Kondisi di pusat , tidak seperti di Kepri Batam dan Tanjungpinang sangat berbeda dengan wilayah kepulauan di Lingga, Natuna, atau Anambas.
“Pemerintah Pusat harus memahami bahwa Kepulauan Riau memiliki denyut nadi yang berbeda; kita tidak bisa disamakan begitu saja dengan standar wilayah lain di Indonesia karena identitas kita adalah perpaduan antara akar Melayu yang kuat dan gaya hidup internasional yang terbuka,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Ia menegaskan, bahwa setiap kebijakan atau proyek yang masuk harus memiliki fleksibilitas tinggi, mengingat karakter masyarakat Kepri yang lebih sinkron dengan pola interaksi global dan sosiologi kepulauan daripada sekadar mengikuti tren nasional yang seringkali terasa kaku dan tidak relevan dengan kondisi riil di lapangan.
”Tidak semua kawasan dapat dipukul rata. Ada daerah yang boleh skala project masional dan ada sangat siap dengan industri global, dengan yang sangat kental dengan tradisi bahari Melayu.
Jika pemerintah pusat memaksakan satu konsep nasional—seperti model ritel kaku atau kebijakan ekonomi yang tidak fleksibel—maka potensi asli daerah justru akan terhambat,” tegasnya.
Urgensi Pemahaman Lokal dalam Proyek Strategis
Kritik ini diarahkan agar setiap proyek strategis maupun regulasi ekonomi yang masuk ke Kepri benar-benar melalui proses kurasi yang berbasis pada kearifan lokal.
Konsep seperti Kedai Market Modern Melayu atau pusat ekonomi yang memiliki ruang sosial terbuka dianggap lebih masuk akal daripada sekadar membangun infrastruktur tanpa jiwa.
”Pusat harus belajar bahwa membangun Kepri bukan sekadar membangun Indonesia dalam skala kecil.
Ini adalah membangun gerbang internasional yang fondasinya adalah budaya Melayu. Jika sinkronisasi ini tidak ketemu, jangan heran kalau banyak proyek yang akhirnya terbengkalai atau tidak maksimal manfaatnya bagi warga lokal,” pungkasnya.
Dualisme Budaya:
Menyoroti identitas masyarakat Kepri yang merupakan perpaduan harmonis antara nilai tradisional Melayu dan gaya hidup kosmopolitan/internasional.
Kritik Kebijakan Sentralistik:
Menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya bersifat seragam tanpa melihat spesifikasi wilayah.
Harapan:
Adanya pengakuan terhadap “keistimewaan” gaya hidup kepulauan dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat nasional.***
OFFICIAL SEGANTANGLADA.ID
Tinggalkan Balasan